PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. YUNUS BENGKULU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian
Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Kasus yang dikutip dari Harian Rakyat
Bengkulu, dimana Majelis Tinggi Lekra (Lentera Rakyat) melaporkan Gubernur
Bengkulu ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus korupsi honor Tim Pembina
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Yunus Bengkulu, kali ini Lekra melaporkan
Gubernur Bengkulu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jl. Sultan Hasanuddin
No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Hasil wawancara pra penelitian pada
tanggal 11 April 2016 kepada Ketua Satuan Pengawas Intern (SPI) RSUD Dr. M.
Yunus Bengkulu mengatakan bahwa lemahnya pengendalian intern merupakan
penyebab utama terjadinya kecurangan. Kecurangan tersebut terjadi karena
manajemen mengabaikan pengendalian intern.
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Yunus Bengkulu
dan populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, yang terdiri dari Pejabat
eselon II 1 orang, Pejabat eselon III 12 orang, Pejabat eselon IV 21 orang, serta
tim SPI 8 orang. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian diambil dengan metode
sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Analisis data
merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain
terkumpul, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik
deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
dimensi lingkungan pengendalian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008, dimensi penilaian risiko dan dimensi aktivitas
pengendalian cukup sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008,
dimensi komunikasi dan informasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008, dan dimensi pemantauan pengendalian internal cukup sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.