SINKRONISASI DOKUMEN PERENCANAAN DI PEMERINTAHAN DAERAH BENGKULU TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sinkronisasi antar
dokumen RPJMD, RKPD dan APBD di pemerintahan daerah Bengkulu Tengah
pada tahun 2018 yang berfokus tentang misi program meningkatkan kualitas dan
kuantitas layanan pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada
BARENLITBANG dan BKD kabupaten bengkulu tengah dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
studi kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan
pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, wawancara, dan pelaporan
hasilnya. Menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik
purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang memang
menguasai suatu objek yang ingin diteliti. Informan dalam penelitian ini ialah
orang atau instansi yang berkaitan dalam pembuatan penyusunan dokumen
perencanaan di Pemerintahan Daerah Bengkulu Tengah, dalam hal ini meliputi
Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Barenlitbang) dan Badan
Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Tengah.
Dari hasil penelitian mengenai sinkronisasi antar dokumen RPJMD,
RKPD dan APBD di pemerintahan daerah bengkulu tengah berupa hasil (1)
Dokumen RPJMD dan RKPD sudah sinkron, ini dikarenakan sudah diatur dalam
permendagri no 40 tahun 2020 yang membahas pedoman penyusunan RKPD
ialah melihat dari dokumen RPJMD yang sudah menjadi dasar pembuatan
dokumen RKPD. (2) Dokumen RKPD dan APBD masih belum sinkron, ini
dikarenakan adanya penyesuaian kemampuan anggaran pemerintah daerah
bengkulu tengah yang dimana akan dilakukannya penghapusan program yang
prioritas. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini bisa menjadi sebagai bahan
pertimbangan untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang sinkronisasi
doukmen.
Keterbatasan penelitian ini adalah (1) Tidak adanya wawancara terhadap
Sekretaris Daerah yang merupakan ketua dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) hanya sebatas memperoleh dokumen APBD yang di perlukan. (2) Tidak
memperolehnya data dari dokumen APBD secara terperinci, hanya sebatas nama
dari program dan kegiatan nya saja. Ini dikarenakan dokumen APBD di Bengkulu
Tengah tidak bisa di akses secara umum, hanya dikeluarkan untuk yang terkait
dengan kepentingan di pemerintahan saja. Berdasarkan keterbatasan tersebut
maka disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan poin-poin
penting untuk melakukan penelitian tentang sinkronisasi dokumen ini.
Dikarenakan dalam dokumen RPJMD dan APBD untuk di atas tahun 2020, program perencanaan kegiatan di setiap kabupaten sudah mengikuti standar
nasional atau bisa dibilang adanya kesamaan semua program kegiatan yang ada
di RPJMD dan RKPD yang telah diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019,
dan Permendagri No 40 Tahun 2020 maka sudah di pastikan bahwa program
RPJMD dan RKPD akan selaras atau sudah sinkron.