AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PADANG LEBAR KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Undang-Undang RI No 6 Tahun 2014 tentangiDesa besertaiperaturan
pelaksanaanya
mengamanatkanipemerintah desaiuntuk lebihimandiri
dalamimengelola pemerintahanidan berbagaiisumberdaya alamiyang dimiliki,
termasukidi dalamnya pengelolaanikeuangan danikekayaan milikidesa. Dalam APBN
P 2019 telah dialokasikaniDana Desaisebesar Rp 20,776 triliunikepada seluruh
desaiyang
tersebaridi
Indonesia.
Jumlahidesa yang adaisaat iniisesuai
PeraturaniMenteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018
tentangiPengelolaaniKeuangan Desa adaisebanyak 74.093 desa. SelainiDanaiDesa,
sesuai UU Desa pasal 72, Desa memilikiiPendapatan AsliiDesa dan
PendapataniTransfer
berupaiAlokasiiDana
daniRetribusi
Kabupaten/Kota,
dan
Desa,
Bantuan
Bagianidari
HasiliPajak
Keuangan
dari
APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota. Peranibesar yangiditerima oleh desa, tentunyaidisertai
denganitanggung jawabiyang besaripula. Olehikarena itu pemerintahidesa harusibisa
menerapkaniprinsip akuntabilitasidalam tata pemerintahannya. Semuaiakhir
kegiatanipenyelenggaraan pemerintahanidesa harus dapatidipertanggung jawabkan
kepadaimasyarakat desaisesuai denganiketentuan (JuklakiBimkon Pengelolaan
KeuanganiDesa, 2015).
Tujuan
penelitian
ini
adalah
mendeskripsikan
Akuntabilitasidan
TransparansiiPengelolaan Keuangan Desa diiDesa PadangiLebar KecamataniPino
KabupateniBengkuluiSelatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis
data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi
dokumentasi serta data sekunder berupa data APBDes Desa Padang Lebar Kecamatan
Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode analisis data digunakan adalah analisis
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas dan transparansi dalam
perencanaan dan penganggaran keuangan desa yang diterapkan oleh pemerintah desa
Padang Lebar merujuk pada perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang
berlaku, terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan
masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan; (2)
Akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa yang
dilakukan oleh pemerintah desa Padang Lebar melalui lembaga PSID dilaksanakan
menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi
informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa dan tenpat-tempat strategis;
dan (3) Akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi merujuk pada
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tetapi
dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa membuat laporan
dengan format laporan yang ada dalam Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes).
Penelitian ini berimplikasi: (1) Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan
pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan
Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi
maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan
undang-undang dan peraturan yang berlaku dan (2) Pemerintah Desa perlu melakukan
sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar
masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga
usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.