PERAN PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERKAIT PERMASALAHAN PEREMPUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam
pelaksanaan tugas legislasi (pembentukan Undang-Undang), anggaran (membahas
dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), pengawasan
(mengawasi tindakan/aktivitas eksekutif) terkait permasalahan perempuan.
Informan diperoleh dengan teknik snowballing meliputi empat informan.
Menggunakan teknik pengamatan non partisipasi, wawancara mendalam, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yang lazim
berlaku dalam penelitian kualitatif yang meliputi pengujian, pemilahan,
kategorisasi, membandingkan, melakukan sintesa, reduksi data, sampai pada
penarikan kesimpulan untuk mendapatkan konsep-konsep sebagai hasil penelitian.
Teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural. Hasil
penelitian, dua perempuan tidak berperan sebagaimana di amanahkan, perempuan
dalam pelaksanaan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan terkait permasalahan
perempuan, sudah menunjukkan perannya. Untuk legislasi meskipun belum
selama satu tahun ini belum menghasilkan peraturan daerah sama sekali, namun
sudah ada dalam bentuk ide dan gagasan. Begitu juga di anggaran, perempuan
sudah memperjuangkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan pada tahun
2010 tahun 2011 ini, akan tetapi pada tahun 2011 belum di sahkan dan baru
sebatas platform saja. Terakhir adalah fungsi pengawasan, di sini perempuan juga
sudah melakukan fungsi pengawasan, meskipun tidak ada prosedur tetapnya.
Pengawasan di sini yang terkait dengan realisasi kerja dari eksekutif yang ada
hubungannya dengan perempuan dan peraturan daerah yang menyangkut
perempuan.