PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, LINGKUNGAN POLITIK DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP TRANSPARANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PAPUA DAN PAPUA BARAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Transparansi yaitu
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat bedasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayainya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi
keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara
positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi
yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai faktor-faktor yang
mempengaruhi transparansi pada pemerintah daerah Papua dan Papua Barat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantatif.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah
Papua dan Papua Barat periode 2019-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ukuran pemerintah secara signifikan berpengaruh terhadap transparansi, namun kualitas
laporan keuangan dan lingkungan politik tidak berpengaruh terhadap transparansi.
Imblikasi dari penelitian ini memberikan informasi teoritis mengenai teori yang
digunakan sebagai teori utama penelitian ini yaitu teori agensi sebagai teori pendukung,
selain itu implikasi dari penelitian ini sebagai informasi bagi pihak pemerintah daerah
dalam mengambil keputusan terkait kegiatan utama pemerintah daerah dan menjadi
acuan dengan memberikan bukti empiris untuk penelitian selanjutnya.