FRAUD PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF FRAUD HEXAGON

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menyebutkan fraud sebagai
perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu
oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan
pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
pihak lain. Kecurangan yang banyak sekali terjadi di Indonesia adalah korupsi.
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) pemerintah desa menjadi lembaga
pelaku kasus korupsi terbesar pada semester I tahun 2021, dimana terdapat 62
kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa.
Penelitian ini menguji pengaruh kepuasan kompensasi, kompetensi sumber
daya manusia, periaku tidak etis, sistem pengendalian intern, budaya organisasi,
dan gaya kepemimpinan terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana
desa. Teori yang digunakan adalah fraud hexagon yang dikemukaan oleh
Vousinas (2019), dimana teori ini menyebutkan bahwa ada enam penyebab
kecurangan yaitu Stimulus (pressure), Capability (competence), Collusion
(kolusi), Opportunity, Rationalization, dan Ego (arrogance). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer yang
diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada kepala urusan keuangan desa di
kabupaten Bengkulu Selatan. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin
dengan memperoleh 54 responden. Data analisis dengan menggunakan bantuan
program SPSS statistic versi 26.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kompensasi, sistem
pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan
memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa.
Sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan perilaku tidak etis memiliki
pengaruh positif terhadap kecenderungan fraud pengelolaan dana desa. Secara
praktis penelitian ini memberikan informasi pemerintah desa tentang faktor-faktor
yang dapat mencegah terjadinya kecurangan antara lain dengan meningkatkan
kepuasan kompensasi yang dirasakan oleh perangkat desa, pemerintah desa
mempunyai kompetensi sumber daya manusia yang setara dan setiap perangkat
desa memahami tentang prosedur pengelolaan dana desa, mempertegas peraturan peraturan yang ada untuk mencegah munculnya perilaku tidak etis, meningkatkan
penerapan pengendalian intern pemerintah, mempertahankan dan meningkatkan
budaya organisasi yang sudah cukup baik, dan menciptakan gaya kepemimpinan
yang baik dan sesuai di lingkungan pemerintah desa.
Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya menggunakan metode kuantitatif dan
hanya mengandalkan hasil dari kuesioner yang diisi oleh responden, sehingga ada
kemungkinan ketika mengisi kuesioner responden tidak bersungguh-sungguh
karena mengingat penelitian ini menyangkut tentang kecurangan.