EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DALAM MENAIKKAN PERSENTASE PENDUDUK TIDAK MISKIN PROVINSI DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak lintas sektoral, menimbulkan ketidakpastian
dan resesi ekonomi. Akibat dampak ini pemerintah mengambil kebijakan dalam
mengurangi mobilitas masyarakat dengan penerapan kebijakan social distancing hingga
lockdown agar risiko persebaran virus dapat minimalisir. Tetapi upaya inilah yang
membuat masyarakat tidak dapat melakukan produksi sehingga ekonomi mengalami
kontraksi dan menyebabkan pendapatan rendah. Kondisi ekonomi Indonesia yang
terhambat terus menerus telah menyebabkan penduduk miskin meningkat. Maka dari itu
sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, pemerintah Indonesia
menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memfokuskan kembali kegiatan
belanja, realokasi APBD dan penyesuaian untuk menghadapi Covid-19. Sehingga untuk
memahami seberapa baik manfaat yang masyarakat terima dari belanja pemerintah sudah
seharusnya di evaluasi, seberapa efisien belanja tersebut. Sejalan dengan tujuan penelitian
ini yaitu untuk (1) mengukur efisiensi relatif belanja seluruh pemerintah daerah provinsi di
Indonesia dalam menaikkan persentase penduduk tidak miskin, dan (2) membandingkan
efisiensi relatif belanja seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia dalam menaikkan
persentase penduduk tidak miskin sebelum dan saat Pandemi Covid-19.
Pengukuran efisiensi relatif dilakukan dengan metode Data Envelopment Analysis
(DEA), dengan output oriented berdasarkan variable return to scale. Variabel input dalam
penelitian ini yaitu belanja fungsi perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Variabel output dalam penelitian ini ialah persentase penduduk yang tidak miskin. Objek
penelitian ialah 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2020. Data diperoleh
menggunakan data sekunder dari website resmi BPS (Badan Pusat Statistik) dan website
resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2019, provinsi yang efisien hanya 7
provinsi, Sedangkan pada tahun 2020, provinsi yang efisien berkurang yaitu hanya 6
provinsi dengan 2 diantaranya adalah provinsi yang tidak efisien sebelum pandemi covid
19 yakni provinsi Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur. Adapun provinsi yang selalu
efisien baik sebelum dan saat pandemi covid-19 yaitu provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
Bali dan Banten. Dalam usaha untuk meningkatkan efisiensi, maka provinsi yang inefisien
dapat segera melakukan perbaikan dengan meningkatkan output seperti peernya masing
masing. Selain itu, provinsi yang efisien harus tetap perlu meningktakan serta
mempertahankan kinerjanya dalam mengelola belanja, agar efisiensi tetap terjaga.