ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DI INDONESIA

Penerapan otonomi daerah bertumpu kepada dua dimensi yaitu
desentralisasi administratif dan desentralisasi keuangan. Kedua dimensi tersebut
menunjukkan konsep dan arah dari kebijakan desentralisasi fiskal dan salah satu
tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah kemandirian daerah. Salah satu
indikasi yang menunjukkan daerah menjadi lebih mandiri adalah dengan
meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembiayaan
daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD dengan menggali
dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan keuangan daerah
provinsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder berupa data Laporan Realissi Anggaran
Provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Dirjen Perimbangan Anggaran
Kementrian
Keuangan Republik Indonesia, diakses melalui laman
www.djpk.co.id Tahun 2013-2020. Metode analisis data digunakan adalah analisis
rasio keuangan dan analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa:
(1) Rasio
kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia rata-rata sebesar 26,45%
yang berada pada kategori sedang (berada pada rentang nilai >25%-50%). Hasil
berarti bahwa Pemerintah Provinsi di Indonesia memiliki ketergantungan yang
cukup tinggi pada Pemerintah Pusat; (2) Rasio derajat desentralisasi fiskal
Pemerintah Provinsi di Indonesia berada pada kategori rendah dengan nilai rata
rata rasio sebesar 14,99%. Hasil ini berarti bahwa kemampuan pemerintah
mendapatkan PAD relative rendah (berada pada rentang nilai 0%-25%; (3) Rasio
kemampuan rutin Pemerintah Provinsi di Indonesia berada pada kategori tinggi
dengan nilai rata-rata rasio sebesar 69,60% (berada pada rentang nilai >50%
100%). Hal ini menunjukkan bahwa total belanja rutin yang dialokasikan dari
pendapatan daerah yang diterima Pemerintah Provinsi di Indonesia; (4) Rasio
aktivitas belanja modal Pemerintah Provinsi di Indonesia berada pada kategori
rendah dengan nilai rata-rata rasio sebesar 20,91% (berada pada rentang nilai 0% -
25%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi memiliki rasio aktivitas
yang rendah dalam pembangunan daerah, di mana alokasi belanja daerah relative
lebih besardan (5) Rasio pertumbuhan Provinsi Bengkulu berada pada kategori
sedang dengan nilai rata-rata sebesar 37,25% (berada pada rentang nilai >25
50%). Hasil ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi di Indonesia
masih belum optimal dalam menggali sumber-sumber PAD sebagai upaya
meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa rata-rata rasio keuangan
daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia berada pada kategori rendah, sehingga
pola hubungan yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
adalah instruktif. Berdasarkan hasil-hasil tersebut, implikasi hasil penelitian yang
dapat dilakukan bagi daerah yang masih memiliki rasio keuangan yang rendah
dan rendah adalah (1) Guna meningkatkan kemandirian daerah, derajat
desentralisasi fiskal dan rasio pertumbuhan, Pemerintah Provinsi di Indonesia
harus dapat mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya pada intensifikasi dan
ekstensifikasi PAD melalui kegiatan identifikasi atau penggalian sumber-sumber
PAD yang selama ini belum tergali dan (2) Guna meningkatkan rasio aktivitas dan
indeks kemampuan rutin pemerintah kabupaten/kota induk dan pemekaran di
Indonesia harus mengalokasikan belanja daerah dengan proporsi yang berimbang.
Artinya, alokasi belanja rutin dan belanja pembangunan dilakukan dengan
proporsi yang tepat, sehingga pemerataan pembangunan di daerah cepat tercapai.