AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PROVINSI BENGKULU

Wakaf merupakan pemberian harta kepada Allah swt melalui penguasaan nazhir
(pengelola wakaf). Pengelolaan wakaf bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah,
salah satunya adalah adalah Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu. Sebagai lembaga yang
mengelola dana yang sebagian besar berasal dari publik, BMH juga dituntut agar
menunjukkan akuntabilitasnya kepada para stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat praktik akuntabilitas pada Baitul Maal Hidayatullah melalui 5 mekanisme yaitu
pelaporan dan pengungkapan, penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, self-regulation,
dan audit sosial.
Teori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori Alnoor Ebrahim. Metode
yang di gunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif,
pelaksanaan wawancara pada objek penelitian sebanyak 4 orang yang merupakan 2 orang
pegurus BMH dan 2 orang masyarakat yang berwakaf di BMH. Teknik penentuan
informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan
adalah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, model data dan pengambilan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaporan dan pengungkapan, laporan
keuangan mengacu pada PSAK 109 dikonsolidasikan dengan BMH pusat, pencatatan data
aset wakaf berupa harta tak bergerak diserahkan ke departemen aset wakaf dan laporan
disampaikan melalui berbagai media. Pada mekanisme akuntabilitas penilaian dan evaluasi
kinerja, Baitul Maal Hidayatullah melaksanakan evaluasi satu bulan sekali dan
menggunakan Key Performance Indicator sebagai indikator penilaian kinerja. Pada
mekanisme akuntabilitas partisipasi, pengurus BMH mempublikasikan rencana program
melalui berbagai media, melibatkan pewakif dalam implementasi program wakaf,
melibatkan seluruh pengurus dalam pengambilan keputusan lembaga. Pada mekanisme
akuntabilitas self-regulation, pengurus BMH memberikan reward dan punishment untuk
meningkatkan kinerja para pengurus serta bermusyawarah dengan Dewan Pimpinan
Wilayah dan Baitul Maal Hidayatullah pusat dalam penyelesaian permasalahan wakaf.
Pada mekanisme akuntabilitas audit sosial, pengurus Baitul Maal Hidayatullah
menyediakan media khusus untuk aspirasi masyarakat, berperan dalam masalah-masalah
sosial dan bertanggung jawab atas wakaf yang diamanahkan oleh pewakif.