IMPLIKASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 TERHADAP KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH BAGI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Pemilihan Umum menjadi salah satu agenda utama yang diselenggarakan oleh
pemerintah guna memfasilitasi penyerahan kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat
kepada pejabat negara yang ditunjuk dengan harapan pejabat yang bersangkutan
menyusun setiap program kerja yang bermanfaat dan bernilai bagi masyarakat
secara keseluruhan di suatu wilayah. Dalam hal ini, Pemilihan Kepala Daerah
yang merupakan wadah penyaluran kedaulatan rakyat di daerah otonom
mempunyai nilai strategis sehingga harus dilaksanakan tanpa ada halangan yang
menunda penyelenggaraannya. Akan tetapi, pemerintah Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang secara khusus merupakan peraturan
perundang-undangan mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah menunda
penyelenggaraan pemilihan hingga tahun 2024 yang menimbulkan permasalahan
baru. Adapun permasalahan tersebut yakni berkaitan dengan implikasinya
terhadap eksistensi jabatan Kepala Daerah yang seakan hilang akibat dari
banyaknya jumlah Kepala Daerah yang habis masa jabatan hingga
problemtikamengenai implikasi Penjabat Kepala Daerah bagi pelaksanaan
otonomi daerah. Peneltian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang�undangan dan pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan
bahwasanya, 1. jabatan Kepala Daerah secara filosofis ketatanegaraan sebagai
penyelenggara tertinggi otonomi di daerah menjadi hilang akibat dijabat oleh
Penjabat Kepala Daerah dan 2. terdapat berbagai macam kekurangan dari segi
penyelenggaraan otonomi daerah bagi tiap-tiap daerah yang dipimpin berdasarkan
pada jenis kewenangan yang disebabkan Penjabat Kepala Daerah secara filosofis
dan kewenangan tidak sama dengan Kepala Daerah definitif.
Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Penjabat, Otonomi Daerah.