PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MANTAN ISTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat
dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau
mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab
putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas
putusan pengadilan. Pegawai Negeri Sipil pria (suami) yang menceraikan istrinya
harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya (jandanya)
dan anak-anak mereka. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan
mendeskripsikan pengaturan hak mantan istri Pegawai Negeri Sipil akibat
perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, mantan istri PNS
berhak menerima pembagian 1/3 gaji dari bekas suami. Kedua, banyak dinamika
dalam pelaksanaan administrasi pembagian gaji untuk mantan istri PNS tidak
berjalan secara efektif dikarenakan lemahnya pengaturan serta sudah tidak sesuai
dengan dinamika perkembangan masyarakat dan hukum. Sehingga untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan perlu adanya norma baru
yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mantan istri Pegawai
Negeri Sipil.
Kata Kunci : Mantan Istri PNS, Pegawai Negeri Sipil, Perceraian,
Perkawinan, dan Perlindungan Hukum.