PERAN PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN PEMALSUAN TANDA TANGAN WARISAN OLEH AHLI WARIS MELALUI RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Penyidik Dalam Penyelesaian
Pemalsuan Tanda Tangan Warisan Oleh Ahli Waris Melalui Restorative Justice
Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polda Bengkulu serta untuk
mendiskripsikan hambatan penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan
tanda tangan warisan oleh ahli waris pada wilayah Polda Bengkulu. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris. Hasil penelitian yang di
peroleh adalah sebagai berikut: Peran penyidik dalam penyelesaian pemalsuan tanda
tangan warisan oleh ahli waris melalui restorative justice pada tahap penyidikan di
wilayah hukum Polda Bengkulu merupakan suatu bentuk pelaksaan interaksi social
yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana peran
penyidik dalam penyelesaian pemalsuan tanda tangan warisan oleh ahli waris
melalui restorative justice pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polda Bengkulu
telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan
Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana peran polisi adalah
Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus,Memberikan pandangan
kepada pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan,
mengingat bahwa masih adanya hubungan keluarga dan harus tetap di jaga;Menjadi
fasilitator bagi para pihak untuk bermediasi dan melakukan win-win solution;Menjadi
mediator yang dapat menengahi dan menjembatani kedua belah pihak agar terwujud
Keadilan Restoratif.Hambatan yang dihadapi penyidik bukan hanya secara internal
namunjuga secara eksternal dalam pelaksanaan peran penyidik dalam penyelesaian
pemalsuan tanda tangan warisan oleh ahli waris melalui restorative justice pada
tahap penyidikan di wilayah hukum Polda Bengkulu, dimana hambatan tersebut
adalah masih kurangnya SDM yang memadai,belum adanya pelatihan yang cukup
terhadap tahapan restorative justice pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polda
Bengkulu, masih adanya ego bagi kedua belah pihak dan masih merasanya tidak puas
masing-masing pihak terhadap pembagian harta warisan.
Kata Kunci: Peran Penyidik,Restorative Justice, Tindak Pidana pemalsuan tanda
tangan, harta warisan