PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PIDANA UANG PENGGANTI DI KEJAKSAAN NEGERI LEBONG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa di
Kejaksaan Negeri Lebong dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang
pengganti bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, hambatan Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan eksekusi pembayaran uang
pengganti, serta peran yang ideal bagi Jaksa, khususnya di Kejaksaan Negeri
Lebong, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran
uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah
yuridis normatif yang didukung dengan wawancara dengan narasumber yang
berkompeten dan merupakan praktisi hukum khususnya tindak pidana korupsi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong melakukan pendekatan persuasif
kepada para terpidana, dan memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan jika terpidana tidak mau atau tidak
mampu membayar, maka harta benda yang mereka kuasai dapat disita dan
dilelang, dan mereka harus menjalani pidana penjara tambahan sebagaimana
disubsiderkan dalam putusan pengadilan. Kendala yang dihadapi Kejaksaan
dalam melaksanakan pembayaran uang pengganti pada umumnya adalah
menentukan berapa banyak uang pengganti pidana dapat dibebankan kepada
terdakwa, adanya terpidana yang berniat membayar namun tidak mampu
membayar sekaligus (cicilan), dan keberadaan harta benda terpidana telah
berpindah kepemilikan tetapi keberadaan pemiliknya tidak diketahui. Oleh karena
itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang
pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi, terhadap perkara yang telah
berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan dapat melakukan penyitaan dan pelelangan
harta benda milik terpidana, untuk memudahkan pemenuhan kewajibannya untuk
membayar uang pengganti (asset recovery), dan melakukan penyitaan dalam
proses penyidikan (asset tracing).
Kata Kunci: peran jaksa, pidana uang pengganti, tindak pidana korupsi