PENERAPAN KRITERIA KETENTUAN PIDANA TERHADAP DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Penelitian tesis ini bertujuan untuk Penerapan pengaturan tugas dan fungsi Debt
Collector sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mendeskripsikan,
memahami serta menganalisis Mekanisme penerapan ketentuan pidana terhadap Debt
Collector bagi konsumen leasing yang melakukan wanprestasi pada wilayah hukum
Polda Bengkulu;Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris.
Hasil penelitian yang di peroleh dalam penelitian ini adalaPenerapan pengaturan
tugas dan fungsi debt collector sesuai dengan peraturan Perundang-undangan di
wilayah Hukum Polda Bengkulu di dapatkan hasil bahwa pengaturan tentang Debt
collector diatur dalam peraturan POJK Nomor PIB No. 11/11/ PBL/2009 jo SEBI No.
11/10/DASP dalam menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector, selain itu ada
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi pada
praktek dilapangan belum sesuai sebagaimana mestinya dikarenakan beberpa faktor
diantaranya, Faktor kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan
yang tidak menjalankan mekanisme penggunaan debt collector sebagaimana yang
diatur dalam POJK Nomor PIB No. 11/11/ PBL/2009 jo SEBI No. 11/10/DASP
dalam menggunakan jasa pihak ketiga atau debt collector, selain itu ada Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan
Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.Faktor internal debt collector
yang menganggap bahwa tugas mereka harus membawa unit kendaraan ke
perusahaan dan mengambilnya dari tangan konsumen yang menunggak serta belum
adanya aturan yang tegas dan jelas. Kriteria ketentuan pidana terhadap debt collector
yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia berdarkan peraturan perundang�undangan pada wilayah hukum Polda Bengkulu belum merujuk pada Pasal 351 dan
Pasal 368 KUHP dan hal ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum yang tidak
tegak lurus sesuai dengan tugas dan fungsinya dan tidak menjalankan perannya
sebagaimana mestinya.
Kata Kunci: Ketentuan Pidana, Debt Collector, Konsumen Leasing, Wanprestasi