KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PNS YANG DIDUGA MELAKUKAN PERBUATAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang
didasarkan pada prinsip good governance dan clean good government, Undang�Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi
landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan
pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Namun hal ini sangat beresiko pada terjadinya
korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah.
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan telah mengubah cara pandang Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini dilakukan
oleh Kepolisian adalah dengan pendekatan penindakan menjadi pendekatan
administratif oleh APIP. Sehingga yang terjadi adalah adanya penambahan jalur
birokrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini membahas
kewenangan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi oleh PNS yang
diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang�Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Kepolisian dalam menangani pengaduan atau laporan penanganan tindak
pidana korupsi oleh PNS yang diduga melakukan perbuatan penyalahgunaan
wewenang harus diserahkan ke APIP terlebih dahulu. Dengan terlibatnya APIP
tentu saja menjadikan Kepolisian tidak bisa langsung bertindak yang
dikhawatirkan akan memperlama proses penyidikan. Upaya yang dilakukan agar
penanganan tindak pidana korupsi dapat efektif mencegah kerugian keuangan
negara yaitu dengan cara berkoordinasi dengan APIP, BPKP maupun lembaga
eksternal lainnya.
Kata Kunci: Kepolisian, Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana
Korupsi