PENGATURAN DAN PENGAMANAN JUSTICE COLLABORATOR TINDAK PIDANA NARKOTIKA UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BENGKULU

Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan. Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak,
hak tersebut salah satunya yaitu mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Narapidana
yang mengajukan maupun diberi pembebasan bersyarat harus melengkapi
persyaratan administrasi, telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3,
berkelakuan baik,masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan
xii
Narapidana.Penelitian terhadap pengamanan dan perlindungan hukum Justice
Collaborator pada narapidana narkotika untuk mendapatkan pembebasan
bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Kota Bengkulu untuk
mengetahui proses,tata cara,mekanisme,pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat dan pengamanan yang terjadi selama pemberian pembebasan bersyarat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan
pendekatan nondoctrinal. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengamanan dan
perlindungan hukum justice collaborator tindak pidana narkotika untuk
mendapatkan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Kota
Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 99
Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun
1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan yakni dapat diberikan pembebasan bersyarat apabila narapidana
melengkapi syarat administrasi dan subyektif serta adanya pengkhususan terhadap
narapidana yang dipidana di atas 5 tahun yaitu harus membuat surat justice
collaborator.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Pembebasan Bersyarat, Narapidana