IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN DALAM PERKARA CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

Perceraian perkara yang paling banyak diterima dan diputus oleh
Pengadilan Agama Sarolangun. Berdasarkan statistik jika dilihat dari
jenisnya jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2021 sejumlah 278 perkara
sedangkan cerai talak sejumlah 73 perkara. Sangat banyak perempuan
yang mengharapkan keadilan melalui putusan Pengadilan Agama
Sarolangun, seperti halnya mengharapkan pembebanan nafkah iddah
nafkah mut’ah. Untuk itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Melalui Peraturan ini,
majelis hakim diharapkan mampu memiliki sensitifitas gender sehingga
secara ex officio dapat memberikan pembebanan nafkah iddah dan nafkah
mut’ah terdahap suami. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun
2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum di Pengadilan Agama Sarolangun dalam Perkara Cerai Talak dan
Cerai Gugat, dan Hambatan dalam mengimplementasikan hak-hak istri
pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dan cerai talak berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian empiris (lapangan). Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama Sarolangun belum terimplemetasi secara maksimal,
dapat dibuktikan dengan belum adanya putusan perkara cerai gugat yang
berperspektif gender. Dan ada beberapa hambatan yang mempengaruhinya
yaitu, pengetahuan perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai
litigan yang masih sangat rendah, maka hampir bisa dipastikan
materi gugatan sangat minim yang pada akhirnya akan merugikan
perempuan.
Kata Kunci: Implementasi, Cerai Talak, Cerai Gugat.