ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH LAHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT KAUM DI DESA ARAH TIGA KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses terjadinya
perjanjian, pengaturan hak dan kewajiban dan penyesaian sengketa antara pemilik
sawah dan penggarap lahan pertanian di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk
Pinang Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris. Data
yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini
adalah Camat, para notaris PPAT, Perangkat Desa dan Tokoh Adat Desa Arah
Tiga Kecmatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko. Untuk menganalisa data
penelitian digunakan analisis bahan hukum dilakukan baik berupa bahan hukum
primer dan sekunder, maka dilakukan analisis secara yuridis kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses terjadinya perjanjian antara pemilik sawah
dan penggarap lahan pertanian di Desa Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang
Kabupaten Mukomuko, dilaksanakan dengan cara lisan atau musyawarah mufakat
antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan
yang lainnya. Terjadinya sewa tanah pertanian sawah di desa ini dikarenakan
pemilik tanah tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya dan Pihak
penggarap sawah menerima tawaran pekerjaan tersebut guna mencukupi
kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Pengaturan hak dan kewajiban antara pemilik
dan penyewa lahan bahwa pemilik maupun penggarap dalam melakukan
perjanjian sewa menyewa pertanian sawah mempunyai tanggung jawab dalam
menjamin hak maupun kewajiban mereka. Pemilik sawah dan penggarap sawah
juga harus melakukan hak dan kewajibanya guna mendapatkan keuntungan
bersama dan tidak saling dirugikan. Bahwa penyelesaian sengketa dilakukan
secara secara musyawarah adat (non litigasi) yang melibatkan keluarga kedua
belah pihak yang bersengketa dan menghadirkan Perangkat Desa dan Perangkat
adat. Penyelesaian sengketa sewa lahan pertanian yang pernah terjadi di Desa
Arah Tiga Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko sudah sesuai hukum
adat kaum dengan musyawarah dan mufakat sehingga kedamaian, ketentraman
tatanan kehidupan masyarakat tetap terjaga dengan baik. Pranata adat Kaum
dalam menentukan denda adat dalam penyelesaian sengketa tidak selalu sama
tetapi berdasarkan keadaan atau kemampuan para pihak yang bersengketa.
Penentuan denda ini lebih bersifat sekunder, sedangkan yang bersifat primer
adalah “damai”, yaitu terciptanya suasana kehidupan yang penuh dengan
keakraban, persahabatan, kekeluargaan, dan tolong menolong.
Kata kunci : Perjanjian, Sewa Lahan Pertanian, Hukum Adat Kaum