TELAAH EKSEKUSI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU NOMOR 15/PDT.G/2018/PN LLG

Di tahun 2018, terdapat gugatan yang diajukan oleh Asbiati dan Murisa Binti
Nang Agus sebagai Para Penggugat terhadap PT. Buana Sriwijaya Sejahtera (PT.
BSS) sebagai Tergugat I, Koperasi Perkebunan Tritunggal Jaya sebagai Tergugat
II, Bupati Musi Rawas Utara sebagai Tergugat III dan Kepala Desa Biaro Lama
sebagai Turut Tergugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan
telah diputuskan dalam Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN Llg. Dalam
perjalannya Putusan ini tidak dapat dieksekusi, mengapa Putusan Pengadilan
Negeri Lubuklinggau Nomor 15/Pdt.G/2018/PN. Llg yang sudah berkekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dieksekusi dan apa yang menjadi
hambatan terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor
15/Pdt.G/2018/PN. Llg. Eksekusi adalah pelaksanaan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dilakukan
secara paksa oleh Pengadilan Negeri dimana tempat para pihak mengajukan
gugatan yang disebabkan oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau
mematuhi dan melaksanakan amar Putusan Pengadilan. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan
sekunder. Hasil penelitian ini menggambarkan putusan yang tidak dapat
dieksekusi dikarenakan tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat yang
meletakan sita jaminan (conservatoir beslaag), dan sita eksekusi (excekutorial
beslaag) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.
tidak adanya batasan waktu yang menjadi pedoman bagi Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau untuk melaksanakan dan menetapkan suatu eksekusi putusan,
adanya perlawanan oleh pihak tereksekusi yang tidak mau secara sukarela
melaksanakan isi putusan hakim.
Kata kunci: Eksekusi, Putusan, Berkekuatan Hukum Tetap