PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DALAM MASA JABATANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Perangkat Desa sangatlah penting dalam menunjang jalannya
pemerintahan desa, Kepala Desa perlu mengangkat perangkat desa yang
berorientasi pada kinerja dan sebagai pembantu Kepala Desa. Mengangkat
dan memberhentikan peragkat Desa merupakan Kewenangan Kepala Desa
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemberhentian perangkat Desa oleh kepala Desa yang menjadi
kewenanganya juga harus tetap mengacu kepada mekanisme pemberhentian
perangkat Desa yang telah diatur, sehingga kewenangan tersebut dapat
dilakukan apaila syarat pemberhentian telah tepat dalam penerapannya. Pada
tataran implementasinya, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
kemudian menjadi polemik. Hal ini dikarenakan Kepala Desa menganggap
bahwa Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa, sehingga Kepala Desa
butuh orang-orang yang dianggapnya memiliki loyalitas baik kepada
masyarakat maupun kepada Kepala Desa itu sendiri. Beberapa Kepala Desa
memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa tidak sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. inilah yang
mengakibatkan berujung pada sengketa hukum. Tujuan yang hendak dicapai
dari penelitian ini yaitu :a.Untuk mengetahui bagaimana pemberhentian
Perangkat Desa dalam masa jabatannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa, b.Untuk mengetahui implikasi hukum
pemberhentian Perangkat Desa dalam masa jabatannya terhadap tata kelola
pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian hukum normatif dan analisis data dilakukan Yuridis
Kualitatif. Kesimpulan penelitian, Pertama, Pemberhentian Perangkat Desa
dalam masa jabatannya baik yang diangkat sebelum berlakunya Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dapat dilakukan
sekalipun tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kedua, Implikasi hukum pemberhentian
Perangkat Desa dalam masa jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain berdampak pada lemahnya
kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian dan pengangkatan Perangkat
Desa.
Kata Kunci : Pemberhentian Perangkat Desa dalam masa jabatannya.