PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI BENGKULU

Adapun tujuan penelitian ini : (1)Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan
harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, (2)Untuk mengetahui dan
memahami faktor penghambat pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Bengkulu. Pada metode penelitian tesis ini tipe penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengacu kepada penelitian
efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah
efektifitas suatu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa : (1)
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bengkulu Oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bengkulu pada
hakikatnya melakukan penyelarasan materi muatan Peraturan Daerah (Perda)
Kota Bengkulu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang�Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan
perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga
menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak saling bertentangan atau
tumpang tindih. (2) Terdapat beberapa hambatan yang dialami Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dalam melaksanakan
pengharmonisasian Raperda maupun produk hukum daerah lainnya, antara lain: a)
adanya Disharmonisasi Persepsi Stake Holder Pembentukan Peraturan Daerah di
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pengharmonisasian
rancangan peraturan perundang-undangan pada Kanwil Kemenkum HAM
Bengkulu disebabkan karena masih adanya egoisme sektoral dari instansi
pemrakarsa terkait dengan pengaturan kewenangan yang dimilikinya yang
merupakan salah satu bias dari desentralisasi, dekonsentrasi dari otonomi daerah.
b) Belum terbentuknya Standar Operasi Prosedur (SOP) Harmonisasi Raperda
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu
serta belum tersedianya anggaran yang memadai untuk melaksanakan
pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah (Perda).
Kata kunci: Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia