EFEKTIVITAS PENGATURAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI HAK ATAS TANAH/ DASAR PENGUASAAN ATAS TANAH DI KOTA BOGOR

Pada saat negara memberikan Hak Atas Tanah kepada seseorang atau badan
hukum, selalu diiringi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Undang�undang Pokok Agraria (UUPA) dan surat keputusan pemberian haknya.
Pemegang hak dilarang menelantarkan tanahnya. Dalam hal Pemegang Hak
menelantarkan tanahnya, UUPA telah mengatur akibat hukumnya, yaitu
hapusnya Hak Atas Tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan
hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan
Atas Tanah merupakan bagian tahapan penting dalam Penertiban Tanah
Terlantar. Serta, dalam kegiatan tersebut, terdapat Peraturan Pemerintah baru
yang merupakan turunan dari Undang-undnag Nomor 11 Tahun 2020.
Melihat fakta banyaknya penelantaran tanah yang terjadi di Kota Bogor,
bahkan Pemantauan dan Evaluasi baru dilakukan setelah 24 tahun
penelantaran tanah. Kurangnya fungsi Pengawasan dan Pengendalian
Pertanahan ini, mendorong untuk melakukan penelitian empiris guna melihat
keefektivitasan Pengaturan dalam Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Hak
Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah di Kota Bogor dengan
menggunakan Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, yaitu dari Faktor
Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat, dan
Faktor Budaya. Dari hasil penelitian, didapat bahwa dalam pelaksanaannya
terdapat hambatan. Kemudian hambatan tersebut diinventarisasi dan dianalisa
dengan Teori Efektivitas. Dengan hasil, belum efektifnya Pengaturan tersebut
terutama dikarenakan Faktor Hukum, yang juga mempengaruhi Faktor
Penegak Hukum, dan Faktor Masyarakat.
Kata kunci: Tanah Terlantar, Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah,
Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi, Pengendalian Pertanahan, Undang-Undang
Cipta Kerja, omnibus law