IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN PERKARA WARIS BAGI ORANG ISLAM DI PENGADILAN NEGERI KOTA BENGKULU

Lahirnya UU. No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 3 tahun
2006 Tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi
lapangan Peradilan Agama saat ini. Hal yang sangat mendasar dalam perundang�undangn tersebut menegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama diperluas
menjadi sembilan bidang yang terdiri dari: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat,
Hibah, Wakaf, Zakat, Shadaqah, Infaq dan Ekonomi syari’ah sebagaimana
tertuang dalam bunyi Pasal 49 ayat (1) UU. No 50 Tahun 2009.
Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitianya dengan
rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana implikasi Undang-undang No. 50
Tahun 2009 dalam penyelesaian perkara waris bagi orang Islam dipengadilan
Negeri Bengkulu ?, dan Apa pandangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu
terhadap adanya pencabutan hak opsi dalam hukum kewarisan pasca lahirnya
Undang-undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ?.
Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field
study research). Dengan menggunakan sumber data antara lain Perundang�undangan tentang tentang peradilan agama dan wawancara langsung kepada
masyarakat dan buku-buku pendukung yang terkait, hasil penelitan yang telah
ada, serta artikel dari internet yang berkaitan tentang penelitian ini.
Dari penelitian ini dapat di ambil kesimpulan, bahwa lahirnya UU No.50
Tahun 2009 tersebut berimplikasi pada kewenagan absolute dari kedua lembaga
tesebut semakin jelas, selain itu adanya penghapusan hak opsi dalam sengketa
kewarisan, dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak
milik, serta diberlakukannya asas penundukkan diri terhadap hukum Islam sebagai
salah satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Disamping itu jika
selama ini pengadilan negeri kota bengkulu masih menerima perkara waris Islam
tersebut karena ia terikat dengan adanya asas Curia Novit, yakni hakim tidak
boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya. hakim tetap menerima perkara
tersebut yang kemudian memutuskan bahwa pengadilan negeri tersebut tidak
berwenang untuk mengadilinya karena perkara tersebut menjadi kewenangan
absolute pengadilan agama, yang dimana kekurangan hukum indonesia sangat
kaku dan menjadi hakim tidak bebas terhalang dengan undang-undang untuk
mencapai keadilan.
Kata Kunci ; Kewenangan Absolute,Keadilan,Waris,Asas Curia Novit