EKSISTENSI LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI BENGKULU

Dikeluarkannya Izin lingkungan pembangunan PLTU Teluk Sepang oleh
Gubernur Bengkulu tidak hanya mengganggu kepentingan masyarakat tetapi juga
mengganggu kepentingan lingkungan. Kepentingan Hutan Mangrove, Penyu,
Ikan, dan objek alam lain yang berada di kawasan Teluk Sepang. Seluruh objek
alam tersebut tidak dapat berdiri di muka pengadilan untuk menuntut hak-hak
mereka. Namun dengan adanya Teori perwalian oleh C stone, maka objek alam
sejak puluhan tahun lalu dapat menuntut hak-hak mereka di muka pengadilan
dengan organisasi lingkungan hidup sebagai wali atas objek alam tersebut. Dan
menjadi dasar pengakuan Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup di Indonesia.
Maka dari permasalahan diatas timbulah rumusan masalah bagaimana
pelaksanaan eksistensi legal standing organisasi lingkungan hidup dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di provinsi bengkulu dan apa
hambatan Eksistensi Legal Standing Organisasi Lingkungan Hidup Dalam
Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Bengkulu.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pengumpulan
data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukan
bahwa dalam kasus PLTU Teluk Sepang Organisasi Lingkungan Hidup tidak
menggunakan Hak Gugatnya sebagai wali atas objek-objek alam yang berada di
kawasan Teluk Sepang yang terancam mengalami kerusakan atau pencemaran
lingkungan akibat diterbitkannya keputusan izin lingkungan PLTU Teluk Sepang.
Padahal sepanjang Organisasi Lingkungan Hidup memenuhi persyaratan, maka
tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak Hak Gugatnya. Sehingga Hakim
harus memeriksa, memutus dan menyelesaikan pokok perkaranya. Ditemukan
hambatan Hukum berupa adanya keharusan pembuktian ilmiah (scientific
evidence) dalam pembuktian pokok perkara lingkungan, kurangnya pemahaman
hukum Organisasi Lingkungan Hidup atas UUPPLH dan Hakim belum
mempunyai perspektif keberpihakan kepada lingkungan. Hambatan non hukum
berupa keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Organisasi Lingkungan Hidup yang
fokus menangani perkara lingkungan. .
Kata Kunci : Hak Gugat, Organisasi Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum
Lingkungan