PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PASAL 5 AYAT (2) HURUF B, F, G, H, L, DAN M PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI KOTA BENGKULU

Merespon meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan
Tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim
mengeluarkan Peraturan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Setelah Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini dipublikasikan,
Permendikbud tersebut banyak menuai kontroversi di berbagai kalangan, karena pada
pada Pasal 5 Ayat (2) terdapat penggunaan frasa “Tanpa Persetujuan Korban”,
sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan persepsi aparat penegak hukum di Kota Bengkulu terhadap
frasa “Tanpa Persetujuan Korban”yang terdapat pada Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h,
l , dan m Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 yang menjadi kontroversi, dan juga
untuk mendeskripsikan hambatan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menafsirkan
Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, l, dan m mengenai frasa “Tanpa Persetujuan Korban”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif . Hasil
penelitian menunjukan bahwa aparat penegak hukum di Kota Bengkulu memiliki
persepsi yang sama bahwa Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 ini harus direvisi
kembali, tidak perlu menggunakan penambahan frasa “Tanpa Persetujuan Korban”,
karena dengan adanya frasa “Tanpa Persetujuan Korban” tersebut membuat Pasal 5
Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 ini menjadi ambigu dan banyak
menimbulkan makna lain di banyak kalangan. Hambatan bagi Aparat Penegak Hukum
di Kota Bengkulu dalam menafsirkan Pasal 5 Ayat (2) Permendikbud Ristek No. 30
Tahun 2021 ini yaitu karena adanya penggunaan frasa “Tanpa Persetujuan Korban”
yang jadi menimbulkan kebingungan sehingga membuat Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g,
h, l, dan m ini menjadi multitafsir.
Kata Kunci : Persepsi, Aparat, Kekerasan Seksual, Permendikbud No.30 Tahun 2021