PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DALAM PELAKSANAAN AMDAL SEBAGAI SALAH SATU SYARAT IZIN USAHA DI PROPINSI BENGKULU”

Gosto Kastro, Elmin and Djonet, Santoso and Achmad, Aminudin (2010) PERANAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DALAM PELAKSANAAN AMDAL SEBAGAI SALAH SATU SYARAT IZIN USAHA DI PROPINSI BENGKULU”. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB.

[thumbnail of skripsi Koe.pdf] Text
skripsi Koe.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (335kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Badan
Lingkungan hidup dalam Pelaksanaan Amdal sesuai dengan kewenangannya.
Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi dengan sasaran penelitian diambil dengan
menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) yaitu populasi
diambil yang dirasa dapat mewakili responden. Dari hasil penelitian diketahui
bahwa Peranan badan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Amdal di Propinsi
Bengkulu belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari pencemaran lingkungan yang
terjadi di Propinsi Bengkulu yang di akibatkan oleh kegiatan usaha atau proyek
dan melanggar UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Tidak adanya
tindak lanjut dari Badan Lingkungan Hidup yaitu berupa Pengawasan yang
dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan usaha atau proyek
yang telah berjalan atau mendapatkan izin usaha, serta sanksi terhadap kegiatan
usaha atau proyek yang telah berjalan dan melanggar isi ketentuan dokumen
Amdal. Adapun upaya-upaya yang harus dilakukan agar tidak adanya pelanggaran
terhadap dokumen Amdal adalah badan Lingkungan Hidup dengan benar-benar
melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan dan Undang- undang yang
telah ditetapkan, dan menindak tegas atau memberikan sanksi yang tegas terhadap
pihak pemrakarsa proyek/kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang berlaku. Sehingga pencemaran dan perusakan lingkungan di Propinsi
Bengkulu dapat diminimalisasi dan dicegah, selain itu juga di harapkan dapat
memberikan efek jera terhadap para pemrakarsa/pihak proyek untuk tidak
melanggar isi dokumen Amdal yang telah dibuat, dinilai dan disahkan oleh pihak
yang berwenang.

Item Type: Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined])
Subjects: J Political Science > JF Political institutions (General)
Divisions: Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration
Depositing User: 014 Abd. Rachman Rangkuti
Date Deposited: 22 Nov 2013 19:17
Last Modified: 22 Nov 2013 19:17
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/1835

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200