ANALISIS KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU) PROVINSI DENGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI DALAM PEMBANGUNAN JALAN (Studi Kasus Pembangunan Jalan Akses STQ – Air Sebakul)

Untuk pencapaian hasil pembangunan yang baik diperlukan adanya koordinasi
atau penyesuaian pihak-pihak yang terkait langsung, terutama antara pembuat
perencanaan dan pelaksana dilapangan. Dalam hal perencanaan pembangunan di Provinsi
Bengkulu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memegang peranan
yang penting di dalam menyusun kebijaksanaan bidang perencanaan pembangunan
daerah serta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sebagai pelaksana teknis. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi hambatan melakukan koordinasi antara
DPU Provinsi dengan BAPPEDA Provinsi dalam usulan perencanaan insfrastruktur
(jalan) Provinsi.
Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran atau lukisan tentang
koordinasi Bappeda dengan Dinas PU dalam pelaksanaan pembangunan jalan di Kota
Bengkulu. Secara konsep koordinasi DPU Provinsi dengan BAPPEDA Provinsi dalam
pembangunan jalan adalah merupakan penyesuaian tindakan antara Dinas Pekerjaan
Umum dan Bappeda sehingga diperoleh kesatuan tindakan dalam pencapaian usaha
pembangunan jalan secara teratur di dalam penyelesaiaan pembangunan jalan yang telah
ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi
(pengamatan) dan wawancara. Sampel dalam penelitain ini berjumlah 10 orang yang
terdiri 5 orang dari DPU dan 5 orang dari Bappeda, sampel ditentukan dengan
menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa koordinasi antara DPU Provinsi dengan Badan BAPPEDA Provinsi
dalam pembangunan jalan belum berjalan baik. Kesimpulan ini didasarkan pada beberapa
hasil penelitian yaitu: Pelaksanaan koordinasi oleh antara DPU Provinsi dan Bappeda
Provinsi yang belum berjalan optimal, koordinasi yang terjadi selama ini lebih bersifat
prosedur saja sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan pada taraf pelaksanaan
dilapangan. Kondisi ini terjadi karena kurang terciptanya hubungan yang erat antara
Bappeda dan DPU Provinsi baik dalam bentuk aliran informasi yang terjadi maupun
bentuk sinkronisasi yang terjadi antara Bappeda Provinsi dan DPU Provinsi. Selama ini
bentuk koordinasi banyak diwujudkan adalah laporan-laporan dari DPU Provinsi ke
Bappeda mengenai proyek yang berjalan sehingga koordinasi horizontal yang dinamis
antara DPU Provinsi dan Bappeda Provinsi masih sulit diwujudkan. Kondisi ini tentunya
berpengaruh kepada realisasi rencana proyek-proyek baik pembangunan dan
pemeliharaan jalan mengalami hambatan.