ANALISIS HUKUM PENGENDALIAN IMPOR KOMODITAS GARAM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN MBERDAYAAN NELAYAN PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang kedua di Dunia dan hanya
sebagian kecil dari 99000 KM garis pantai di Indonesia dapat dijadikan tambak
garam, karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu air laut dan tanah lokasi.
Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat.
Kondisi kesejahteraan petambak garam makin tidak sejahtera karena akibat impor
garam yang berlebihan dan tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang mana dengan mengimpor
garam yang berlebih dapat mengurangi pendapatan para petambak garam lokal
hal tersebut tentu saja tidak sejalan dengan tujuan Negara dan amanat UU No 7
Tahun 2016 tetang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya
Ikan, Dan Petambak Garam yaitu mensejahterakan masyarakat dan petambak
garam. Berdasarkan rekomendasi KKP yaitu 2,13 juta ton Namun yang terjadi
saat Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi impor garam yang
berlebih dari sedangkan rekomendasi oleh KKP sebanyak 2,37 juta ton.
Diterbitkanya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara
Pengendalian Impor Komoditas Perikanan Dan Komoditas Pergaraman Sebagai
Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, yang memindahkan kewenangan
rekomendasi impor garam dari kementerian KKP berpindah ke Kementerian
Perdagangan dan kementerian perindustrian. Berdasarkan ketentuan UU No 7
Tahun 2016 yang berhak mengeluarkan rekomendasi ialah KKP. Penelitian ini
menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum dilakukan
dengan pendekatan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa:
Pertama, Pengaturan Pengendalian impor komoditas garam berdasarkan UU No 7 Tahun
2016 yaitu bahwa kewenangan pengendalian dilakukan oleh kementerian Kelautan dan
Perikanan namun dalam pelaksanaan berdasarkan PP No 9 Tahun 2018 Tentang Tata cara
Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan
baku dan Bahan Penolong Industri kewenangan berbalik kepada kementerian
perindustrian dan perdagangan yang akhirnya berdampak kepada kelebihan jumlah atau
pun volume impor garam yang akhirnya menyebabkan harga garam merugikan petambak
garam nasional. Maka perlunya campur tangan pemerintah dalam mengendalian impor
garam yang masuk ke Indonesia sehingga tidak berlebih yang menyebabkan harga garam
nasional tetap stabil. Kedua, Perlindungan Hukum terhadap petambak garam
sebaiknya dilakukan melalui konsistensi di dalam pelaksanaan UU No 7 Tahun
2016 baik terkait dengan kewenangan maupun impor komoditas garam.
Kata Kunci : Impor, Garam, Perlindungan, Pemerdayaan, Petambak Garam