Merdan, Rio and Loesida , Roeliana and Mirza, Yasben (2010) KEMAMPUAN ANGGOTA DEWAN DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN PERIODE 2004-2009. ['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined] thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNIB.
![Skripsi Rio Merdan-2.pdf [thumbnail of Skripsi Rio Merdan-2.pdf]](https://repository.unib.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Skripsi Rio Merdan-2.pdf - Bibliography
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).
Download (2MB)
Abstract
Penelitian ini berjudul “Kemampuan Anggota Dewan Dalam Melaksanakan Fungsi
Pengawasan Periode 2004-2009 Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan
Amandemen UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus
Anggota DPRD Kabupaten Lebong). Adapun latar belakang penulis mengangkat
penelitian ini adalah pertama adanya kesan bahwa pemberian otonomi yang luas
kepada daerah tingkat II (Kabupaten) memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada pihak eksekutif sebagai salah satu unsur penyelenggaran pemerintahan di
daerah. Besarnya kekuasaan eksekutif menimbulkan kesan lahirnya raja-raja kecil
(dalam hal ini Bupati) di daerah Kabupaten Kedua sering munculnya opini yang
mengemuka mengatakan bahwa penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi
dilakukan oleh pihak eksekutif merupakan akibat dari lemahnya pengawasan yang
dilakukan oleh anggota dewan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisis kemampuan anggota DPRD Kabupaten Lebong dalam melaksanakan
fungsi pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan data
primer melalui wawancara; dan data sekunder melalui dokemntasi Informan dalam
penelitian ini berjumlah 13 orang terdiri dari anggota dewan, unsur pemerintahan,
LSM dan tokoh masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Lebong berjumlah 20 orang,
terdiri dari 10 orang berpendidikan S1, 1 orang (I) berpendidikan D3, dan 9 orang
berpendidikan SLTA. Akibat dari penyimpangan dan penyelewengan dalam
penyelenggaraan pemerintah yang bermuara pada proses hukum maka kemampuan
Anggota Dewan dalam melaksanakan pengawasan adalah masih belum optimal
karena temuan penyelewengan tersebut bukanlah produk dari pengawasan Dewan
tetapi banyak berasal dari laporan masyarakat langsung. Adapun kendala dalam
melaksanakanefektifitas pengawasaan adalah factor teknis procedural dan sikap
mental yang sarat dengan kepentingan. Tingkat pendidikan bukanlah merupakan
factor dominant untuk melihat kemampuan Anggota Dewan yang berpendidikan
SLTA lebih peduli dan aktif dalam melaksanakan tugas berkaitan dengan fungsi
pengawasan ini.
Item Type: | Thesis (['eprint_fieldopt_thesis_type_ut' not defined]) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) |
Divisions: | Faculty of Social & Politics Science > Department of Public Administration |
Depositing User: | 014 Abd. Rachman Rangkuti |
Date Deposited: | 22 Nov 2013 23:00 |
Last Modified: | 22 Nov 2013 23:00 |
URI: | https://repository.unib.ac.id/id/eprint/1847 |