TINJAUAN YURIDIS HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa
yang diatur dalam KUHAP yang dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya
untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, namun dalam praktek peradilan pidana di
Indonesia upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh jaksa
penuntut umum dengan adanya yurisprudensi pengadilan yang memutuskan
perkara peninjauan kembali. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui
landasan yuridis jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dan
memformulasikan ketentuan Upaya Hukum Peninjuan Kembali di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan cara meneliti
bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian yaitu adanya landasan yuridis jaksa
penuntut umum mengajukan peninjauan permintaan peninjauan kembali
berdasarkan hukum pidana di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah
Agung No.1 Tahun 1980 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap dan Jaksa Agung Nomor: Per
036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan
Perkara Tindak Pidana Umum serta salah satu alasan diajukannya peninjauan
kembali adanya Novum atau suatu alat bukti baru. Saat di masa ini telah
terjadi ketidaksinkronan terhadap berbagai peraturan perundangan, hal ini
mendorong para pihak untuk menafirkan ketentuan tersebut.
Kata Kunci : Landasan Yuridis, Jaksa, Peninjauan Kembali