PERBANDINGAN KEDUDUKAN HAK ASAL USUL DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA DENGAN UNDANG�UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Perkembangan politik hukum pemerintahan desa membuat kemandirian dan
independensi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya menjadi semakin
menurun pada zaman Orde Baru. Misalnya setelah lahirnya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dengan semangat uniformitas dan
konsep sentralistik yang mengakibatkan merosotnya kemandirian desa dalam
mengelola wilayahnya. Seiring berjalannya waktu dan dinamika ketatanegaraan di
Indonesia, berbagai produk hukum terkait sistem pemerintahan desa telah
dikeluarkan untuk mengubah konsep yang sentralistik menjadi konsep yang
mengakui dan menghormati otonomi asli desa yang berdasarkan kepada hak asal
usul desa. Terbaru, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat asas rekognisi dan subsidiaritas
dengan semangat pengakuan terhadap hak-hak tradisional yang dimiliki oleh desa.
Berdasarkan disparitas tersebut, menjadi pertanyaan bagaimana pengaturan
otonomi desa dalam kedua undang-undang tersebut? Kemudian, bagaimana
kedudukan hak asul desa dalam kedua undang-undang tersebut? Apabila ditinjau
melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis dan pendekatan
perundang-undangan, pola sentralistik yang diterapkan pemerintah Orde Baru
merusak struktur dan kelembagaan sosial yang asli dan khas serta kedudukan hak
asal usul desa yang bersifat istimewa. Sedangkan upaya pengembalian struktur
pemerintahan desa yang khas dan pengakuan terhadap hak asal usul desa melalui
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya berjalan dengan baik dari
segi pengaturan maupun pelaksanaanya, karena terdapat prasyarat yang harus di
penuhi oleh desa adat untuk mendapat pengakuan dan penghormatan terhadap
kebudayaan lokal dan hak-hak tradisionalnya.
Kata kunci : Pemerintahan Desa, Otonomi Desa, Sentralisasi