IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan berupa uang yang diberikan
kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi
dampak pendemi COVID-19. Dalam proses pembagian BLT Dana Desa terdapat
6 kriteria yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana implementasi dan faktor penghambat implemetasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana
Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah
belum sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), dimana seharusnya ada beberapa kriteria
penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, namun pada Desa Padang
Burnai seluruh warga mendapatkan BLT tanpa memperhatikan kriteria yang telah
ditentukan oleh pemerintah pusat, kecuali warga yang telah mendapatkan bantuan
lainnya dari pemerintah. Sedangkan pada Desa Taba Tengah BLT Dana Desa
diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh
pemerintah pusat. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam
pengimplementasian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Bang Haji diantaranya faktor
penghambat dari sisi Pemerintah dan dari sisi Masyarakat.
Kata Kunci: PMK No. 190, implementasi, dana desa, bantuan langsung tunai.