ANALISIS KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PRAKTIK MONEY GAME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

Money disebut dengan istilah skema ponzi atau skema piramida. Skema ini
sebenarnya merupakan bentuk penipuan, sehingga penulis akan mengkaji
berkenaan dalam skripsi ini yaitu: 1.Bagaimana Bentuk Pelanggaran Hukum
Administrasi Praktik Money Game di Indonesia? 2.Bagaimana Kewenangan
Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Praktik
Money Game Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan?. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitiannya yaitu
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitiannya
adalah berkenaan dengan bentuk pelanggaran hukum administrasi praktik money
game di indonesia adalah bahwa PUJK wajib beritikad baik dalam melaksanakan
kegiatan usahanya, PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif
kepada Konsumen, sehingga terhadap PUJK yang menerapkan money game
dengan memberikan sanksi peringatan tertulis, denda, larangan sebagai pihak
utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian
kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan, pembatasan produk dan/atau
layanan dan/atau kegiatan usaha, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau
kegiatan usaha, pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan pencabutan izin
usaha. Namun jika tidak berizin maka PUJK akan dilakukan penegakan hukum
pidana dan pemblokiran aplikasi kegiatan. Akan tetapi, pelanggaran administrasi
dalam praktik money game hanya dapat diberikan kepada PUJK yang memiliki
perizinan di OJK, sehingga PUJK yang tidak memiliki izin di OJK akan dilakukan
penegakan hukum pidana dan dilakukan pemblokiran transaksinya
Kata kunci: money game, Otoritas Jasa Keuangan, Penegakan Hukum