PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH KEBUN MELALUI LEMBAGO ADAT MENURUT HUKUM ADAT SERAWAI DI DESA LUBUK KEBUR KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA

Tujuan penelitian ini yaitu; (1) Untuk mengetahui proses penyelesaian
sengketa batas tanah kebun melalui Lembago Adat menurut hukum adat Serawai
di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma. (2). Untuk mengetahui penerapan
putusan adat penyelesaian sengketa batas tanah kebun melalui Lembago Adat
menurut hukum adat Serawai di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan penelitian yang
digunakan yakni pendekatan non doctrinal yaitu penelitian berupa studi-studi
empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai
proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut sosio legal
research. Hasil Penelitian bahwa; (1). Proses penyelesaian sengketa batas tanah
kebun melalui Lembago Adat menurut hukum adat Serawai di Kelurahan Lubuk
Kebur Kecamatan Seluma, di selesaikan melalui sidang adat Lembago Adat Desa
dengan 3 tahapan yakni tahap pemeriksaan, tahap penyelesaian, tahap pemberian
putusan. (2). Penerapan putusan Adat penyelesaian sengketa batas tanah kebun
melalui Lembago Adat menurut hukum adat Serawai di Kelurahan Lubuk Kebur
Kecamatan Seluma, mempunyai dasar hukum yang konkret dan kuat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis dalam
prakteknya keberadaan putusan Lembago Adat tetap diakui sepanjang masyarakat
hukum adatnya telah diakui dan keberadaaan masyarakat adat tersebut diakui oleh
negara Indonesia, dan persetujuan perdamaian itu sah apabila para pihak yang
terlibat dalam proses penyelesaian sengketa batas tanah melalui Lembago Adat,
sepakat untuk diselesaikan melalui sidang adat musyawarah mufakat Lembago
Adat dan kedua belah pihak yang terlibat sengketa batas tanah bersedia mengikuti
ketentuan peraturan yang berlaku dalam prosesi musyawarah mufakat Lembago
Adat di Kelurahan Lubuk Kebur Kecamatan Seluma.
Kata Kunci; Sengketa Batas Tanah , Lembago Adat, Hukum Adat Serawai.