PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OLEH MANTAN PEJABAT ASN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Kendaraan dinas merupakan salah satu bentuk atas Barang Milik Daerah yang
perolehannya menggunakan dana dari APBD. Pengalokasian kendaraan dinas
dalam lingkup Pemerintahan ditujukan untuk memudahkan jalannya operasional
pejabat ASN dalam menggerakkan roda pemerintahan. Dalam beberapa tahun
terakhir berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap barang milik
daerah Pemerintah Kota Bengkulu, ditemukan bahwa ada ratusan kendaraan dinas
yang belum dikembalikan oleh mantan pejabat ASN Pemerintah Kota Bengkulu.
Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat
ASN wajib untuk dikembalikan ketika masa jabatannya telah habis. Tujuan dari
dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis
penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan
dinas oleh mantan pejabat ASN di Kota Bengkulu, serta mendeskripsikan
hambatan yang dialami Pemerintah Kota Bengkulu dalam penegakan hukum
administrasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris
dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang kemudian dianalisis secara
yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan
penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas oleh
mantan pejabat ASN di Kota Bengkulu saat ini belum berjalan dengan maksimal
dikarenakan belum adanya upaya pengaman dan kurang tegasnya pemberian
sanksi terhadap para pelanggar. Hambatan yang mempengaruhi penegakan
hukum administrasi ini dipengaruhi oleh factor yuridis, dimana peraturan yang
berlaku saat ini belum mampu untuk diimplementasikan sebagaimana mestinya
dan kurangnya kesadaran hukum dari mantan pejabat ASN di Kota Bengkulu
terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020.
Kata Kunci; Barang Milik Daerah, Kendaraan Dinas, Mantan Pejabat ASN,
Penegakan Hukum, Pemerintah Kota Bengkulu