ANALISIS IMPLEMENTASI INPRES NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Di Era globalisasi yang kita hadapi sekarang ini telah memberikan
berbagai kecanggihan yang menakjubkan berupa kecanggihan perangkat teknologi
informasi dan komunikasi. Saat ini dikenal istilah baru dalam khazanah ilmu
pengetahuan yaitu “electronic government” (e-government) yang berartikan
pemanfaatan teknologi berupa internet dalam kegiatan pemerintahan. Di Indonesia
penerapan e-government ini diatur kedalam sebuah Instruksi Presiden Nomor 3
tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.
Inpres ini menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan
mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sehingga secara otomatis
sejak dikeluarkannya Inpres ini seluruh pemerintah baik dari tingkat pusat,
maupun tingkat provinsi/kabupaten dan kota, harus mengimplementasikan
program ini. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti berusaha membahas
“Bagaimana Implementasi Program E-Government yang dilakukan di lingkungan
Pemerintah kota Bengkulu?“ Adapun Fokus penelitan ini atara lain
mengungkapkan: 1) Input merupakan Kebijakan dalam pelaksanaan e-
government; 2) Proses merupakan kondisi internal pemerintahan dalam
pelaksanaan e-government, yang kemudian dibagi kedalam tiga unit bahasan
yaitu: a. Kondisi kegiatan layanan saat ini ; b. Permasalahan dan Prioritas
Pelayanan elektronik yang akan diberikan ; c. Dukungan pemerintah dari political
will pimpinan tertinggi, dana dan SDM. 3) Output merupakan manfat yang
dirasakan masyarakat yang menjadi pengguna (user) dari e-government.
Metodologi yang dipakai dalam mencari jawaban dari permasalah adalah
menggunakan teknik deskripsi kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode
wawancara dan observasi non-partisipan kepada informan utama dan informan
pendukung. Peneliti berhasil mengungkap bahwa Pemerintah Kota Bengkulu telah
mengimplementasikan program e-government namun hasilnya tidak memuaskan.
Pemerintah
Kota
Bengkulu
juga
masih
“setengah
hati”
dalam
mengimplementasikan inpres nomor 3 tahun 2003, karena tidak pernah
melakukan perencanaan pembangunan e-government yang baik, yang dibuktikan
dengan tidak adanya masterplan dan belum ada satupun kebijakan yang
mendukung pelaksanaan e-government ini. Serta Masyarakat yang menjadi
sasaran dari pelaksanaan e-government, di Kota Bengkulu “masih belum tersentuh
sama sekali.