TINJAUAN KEBEBASAN PERS PADA REDAKSI SURAT KABAR HARIAN RAKYAT BENGKULU

Terbukanya gerbang Reformasi di Indonesia tahun 1998, membuka
kebebasan pada pers dalam jaminan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Kebebasan pers yang telah lama diinginkan oleh insan pers dari masa Orde Lama,
dapat membawa kebebasan pada penyimpangan pers, seolah-olah kebebasan pers
yang ada merupakan kebebasan individual dari sebuah media ataupun kepentingan
media yang dapat berbuat semaunya saja dengan dalih Kebebasan Pers itu sendiri.
Menjadi Pers yang profesional, bermutu, dan bertanggung jawab dalam kebebasan
pers saat ini, menuntut redaksi suatu media massa (pers) mampu memberikan
informasi yang selalu akurat, cermat, berimbang, jujur, teliti, proporsional (tidak
berlebihan) kepada masyarakat dengan mematuhi UU Pers No. 40 Tahun 1999
dan prinsip-prinsip jurnalistik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana kebebasan pers di interpretasikan dan di implementasikan oleh redaksi
SKH Rakyat Bengkulu berdasarkan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999
mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Penelitian ini juga
bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan pers yang dilakukan
oleh redaksi Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu dalam implementasi kebebasan
pers nya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data: wawancara dan dokumentasi pada berita dan foto berita SKH
Rakyat Bengkulu bulan Oktober-November 2009. Hasil penelitian ini
mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman redaksi SKH Rakyat
Bengkulu tentang kebebasan pers berdasarkan Undang-undang Pers No. 40 Tahun
1999 mengenai asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, ternyata jauh
berbeda dari penerapan dan pelaksanaannya Dalam penerapan dan pelaksanaan
Kebebasan Pers, redaksi SKH Rakyat Bengkulu banyak melakukan
penyimpangan pers berupa distorsi informasi, dramatisasi fakta, serangan privacy,
pembunuhan karakter, eksploitasi seks, meracuni benak/pikiran anak, dan
penyalahgunaan kekuasaan.