PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki fungsi yang
sangat penting bagi kehidupan manusia. Keberadaan tanah menjadi semakin
penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya
kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat,
sementara disisi lain persediaan akan tanah relatif semakin berkurang.
Ketimpangan antara meningkatnya jumlah kebutuhan manusia akan tanah dengan
keterbatasan ketersediaan tanah menyebabkan munculnya benturan kepentingan di
masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya terjadi
tindak pidana penyerobotan tanah khususnya wilayah Kota Bengkulu. Banyak
sekali kasus tanah yang dihentikan penyidikannya dan masih menjadi pertanyaan
apa yang menyebabkan penghentian penyidikan terhadap kasus penyerobotan
tanah yang terjadi di wilayah hukum Polda Bengkulu. Melalui penelitian yang
penulis lakukan dengan menggunakan metode wawancara dan penelitian
kepustakaan peneliti menemukan bahwasanya terdapat 2 faktor penghentian
penyidikan oleh kepolisian perkara di Hardabangtah Polda Bengkulu ini yaitu
melalui Restorative Justice atau dengan dinyatakan pemberian SP3. Restorative
Justice ini berbentuk mediasi korban dan pelaku. Berdasarkan hal tersebut seorang
penyidik Hardabangtah memiliki peranan sebagai seorang mediator sekaligus
penyidik. Faktor yang paling banyak terjadinya penghentian penyidikan di
Wilayah hukum Polda Bengkulu ini diakibatkan oleh faktor administrasi dari
pihak pelapor yang mana Surat kepemilikan tanahnya sendiri tidak jelas,
kurangnya alat bukti, sehingga penyidikannya dihentikan ataupun disarankan
melalui proses gugatan Perdata.
Kata kunci : penyidik, penghentian penyidikan, dan tindak pidana penyerobotan
tanah