PENERAPAN HAK IMUNITAS ANGGOTA KELUARGA PERWAKILAN DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961

Pemberian hak imunitas pada anggota keluarga perwakilan diplomatik
diperlukan untuk mempermudah diplomat dalam menjalankan fungsi dan misi
diplomatiknya. Namun faktanya, anggota keluarga perwakilan diplomatik sering
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan dari pemberian hak-hak
tersebut. Berdasarkan kondisi latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu mengenai pengaturan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik
anggota keluarga perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan
penerapannya berdasarkan kasus-kasus pelanggaran hak imunitas tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan
undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu hak
imunitas yang dimiliki oleh anggota keluarga perwakilan diplomaik adalah hak
imunitas terhadap penahanan dan penangkapan, terhadap kediaman pribadi dan
korespondensi, terhadap yurisdiksi kriminal negara penerima, kebebasan atas iuran
dan pajak, kebebasan atas bea cukai, pajak, dan pungutan terkait barang yang
berkaitan dengan misi diplomatik. Orang yang dapat menikmati hak imunitas dan
keistimewaan diplomatik tersebut adalah pasangan, setiap anak kecil atau anak yang
belum menikah yang tinggal bersama anggota misi / diplomat tersebut. Penerapan
hak imunitas dan keistimewaan diplomatik ini dapat diberlakukan apabila memenuhi
beberapa hal yaitu orang tersebut merupakan bagian dari rumah tangga dan tinggal
bersama seorang pejabat diplomatik di negara penerima, menghormati hukum di
negara penerima dan sedang menjalankan misi atau fungsi diplomatik.
Kata kunci: Konvensi Wina 1961, Hak Imunitas, Anggota Keluarga Perwakilan
Diplomatik.