PERBANDINGAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENUNTUTAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Kejaksaan Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan
kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Dalam proses penuntutan,
jaksa memiliki suatu prosedur yang harus dijalankan agar hasil yang didapatkan
sesuai dengan ketentuan. Di Negara Korea Selatan, jaksa memiliki wewenang
untuk melakukan dan memimpin suatu proses penyidikan semua perkara pidana.
Hal ini berpengaruh dengan prosedur dalam penuntutan perkara pidana yang
dijalankan oleh jaksa. Perbedaan wewenang yang dimiliki jaksa di Indonesia dan
Korea Selatan membuat prosedur yang dijalankan pun berbeda. Penelitian ini
bertujuan melihat perbandingan prosedur penuntutan perkara pidana oleh jaksa di
negara Indonesia dan Korea Selatan dengan melihat aspek-aspek yang ada dan
untuk mengetahui kebijakan kriminal penuntutan perkara Indonesia dimasa yang
akan datang. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian normatif dan bersifat
deskriptif. Pendekatan hukum yang digunakan yaitu pendekatan komparatif dan
pendekatan Undang-Undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik dari Indonesia maupun
Korea Selatan dan Undang-Undang Kejaksaan dari kedua negara. Penelitian ini
diharapkan mampu melihat perbandingan prosedur penuntutan perkara pidana
oleh jaksa dari negara Indonesia dan Korea Selatan, mampu melihat perbedaan
dan persamaan serta kelebihan dan kekurangan prosedur penuntutan dari kedua
negara, serta mengetahui bagaimana kebijakan kriminal penuntutan perkara
pidana Indonesia dimasa yang akan datang.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Perbandingan, Penuntutan.