KEDUDUKAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR PESONA SEBAGAI PELAKSANA REHABILITASI MANDIRI BAGI PEMAKAI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KOTA BENGKULU

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan
tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan ketergantungan
yang dibedakan dalam golongan yang dimuat dalam undang-undang. Institusi
Penerima Wajib Lapor Peduli Sosial nasional (IPWL PESONA) Bengkulu di
bawah naungan Kementerian Sosial RI, bertugas dan bertanggungjawab
sebagai pemangku mandat kebijakan hukum pidana atas pelaksanaan
rehabilitasi terhadap pecandu tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui bagaimana kedudukan IPWL PESONA sebagai pelaksana
rehabilitasi mandiri dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di kota
Bengkulu dan bagaimana efektivitas rehabilitasi mandiri tersebut. Metode
penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris dan
data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa IPWL PESONA sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat
yang bergerak di bidang rehabilitasi terhadap pengguna NAPZA, merupakan
subsitusi dari peradilan pidana. IPWL memiliki kedudukan yang dapat
menghindarkan pelapor dari sistem peradilan pidana dalam penanggulangan
tindak pidana narkotika. Kedudukan IPWL PESONA sebagai pelaksana
rehabilitasi mandiri berlandaskan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Penyelenggaraan Institusi Wajib Lapor. Efektivitas rehabilitasi mandiri yaitu
karena keinginan yang kuat dari diri sendiri untuk pulih dan meninggalkan
kebiasaan buruk, maka lebih cepat/mudah pulih dan lebih kecil kemungkinan
untuk kambuh (relapse). Melihat dari keefektifan rehabilitasi mendiri dalam
upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, diharapkan kepada aparat
penegak hukum, instansi kepolisian, Badan Narkotika Nasional, untuk lebih
mengutakan upaya rehabilitasi mandiri ini.
Kata Kunci : Kedudukan Institusi Penerima Wajib Lapor PESONA,
Efektivitas Rehabilitasi mandiri