PERTANGGUNGJAWABAN APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN ABUSE OF POWER DALAM PENANGANAN MASSA AKSI DEMONSTRASI DI KOTA BENGKULU

untuk melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan
pendapatnya di muka umum. Kepolisian diberikan kewenangan untuk mengambil
tindakan sesuai dengan situasi dan kondisi peserta aksi demonstrasi, akan tetapi
tindakan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Sehingga apabila terjadi pelanggaran
saat melakukan pengamanan massa aksi demonstrasi aparat Kepolisian yang
melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanaggungjawaban. Meskipun sudah ada
aturan yang membatasi Kepolisian dalam melakukan tindakan terhadap massa aksi
demonstrasi akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan aparat Kepolisian
yang melakukan tindakan abuse of power dalam pengamanan massa aksi demonstrasi
seperti melakukan tindak kekerasan, pengeroyokan bahkan penembakan terhadap
massa aksi demonstrasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji dikaji dua
permasalahan, yaitu pertama bagaimana bentuk pertanggungjawaban aparat keplisian
yang melakukan tindakan abuse of power dalam penanganan massa aksi demonstrasi
dan Apa saja faktor penghambat terlaksananya pertanggungjawaban terhadap anggota
Kepolisian tindakan abuse of power dalam penanganan massa aksi demonstrasi
terkhusus di Kota Bengkulu. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum
empiris atau sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi
dokumen dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban moril
dan pertanggungjawaban yuridis atau pertanggungjawaban hukum akan tetapi dalam
pelaksanaannya pertanggungjawaban aparat Kepolisian yang melakukan tindakan
abuse of power di Kota Bengkulu belum berjalan dengan baik.
Kata Kunci : Kepolisian, Abuse of Power, Demonstrasi