KEDUDUKAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ TAHUN 2022 SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN KEWENANGAN PENJABAT KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

Kebijakan Pilkada serentak Tahun 2024 menyebabkan terjadinya 271
kekosongan jabatan Kepala Daerah yang diisi oleh Plt, Pj, dan Pjs. Hal inilah yang
melatarbelakangi Mendagri mengeluarkan Surat Nomor 821/5492/SJ yang
memberikan persetujuan kepada Plt, Pj, dan Pjs Kepala daerah dalam hal
Pemberhentian, Mutasi, Penjatuhan Sanksi dan tindakan hukum lainnya tanpa
perlu mengajukan permohonan persetujuan tertulis lagi menimbulkan
permasalahan terkait kualifikasi dan keabsahan Surat tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Surat Mendagri diakui sebagai
peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya meskipun tidak
disebutkan secara konkret. Surat Mendagri ini termasuk kedalam norma hukum
individual konkret berupa KTUN, sehingga Surat Mendagri ini dikualifikasikan
sebagai KTUN yang lahir dari kewenangan bebas atau diskresi karena dikeluarkan
dengan tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Surat
Mendagri telah memenuhi unsur ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan
substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Sementara dari aspek prosedur, Surat Mendagri ini dikeluarkan tanpa adanya permohonan terlebih dahulu
sebagaimana ketentuan sebelumnya. Surat Mendagri menjadi absah meskipun
terdapat Pemangkasan prosedur dalam pembentukannya karena bukan kekurangan
yang essentieel dan justru mendukung Asas efisiensi dan asas efektivitas terhadap
penyelenggaran pemerintahan daerah. mengingat persetujuan lebih penting
daripada permohonan. Kata Kunci : Surat, Permohonan, Persetujuan, Kualifikasi, Keabsahanan.