PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KECELAKAAN TUNGGAL MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan
tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan dapat
terjadi dialami saat berkendara sendiri (tunggal) bahkan menyebabkan banyak
korban (kecelakaan ganda). Secara khusus peraturan berlalu lintas di atur dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur
mengenai tata cara berlalu lintas yang terdapat dalam Pasal 105 dan 106 jelas
tertulis mengenai ketertiban dan keselamatan berlalu lintas yang harus di gunakan
dan di taati dalam berkendara. Banyak masyarakat yang tidak memandang serius
mengenai sanksi yang diberikan. Bagaimana pertanggung�jawaban sesorang jika saat berkendara bermotor mengalami kecelakaan tunggal dan
menyebabkan adanya korban. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk menegetahui
pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan tunggal yang menyebabkan luka�luka berdasarkan Hukum Pidana dan Perundang-undangan (2) Untuk mengetahui
Peraturan Pidana yang mendatang mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku
kecelakaan tunggal yang menyebabkan luka-luka. Penelitian ini menggunakan
metode yang bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara
mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlsku atau diterapkan terhadap
suatu permasalahan hukum tertentu. Selanjutnya penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pelaku kecelakaan tunggal
yang menyebabkan luka-luka dapat dilihat dalam Pasal 360 KUHP, Pasal 229 dan
Pasal 230 UULAJ dalam hal mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya.
(2) Untuk undang-undang yang akan datang perlu di tambahkan materi menegnai
sanksi pelaku kecelakaan tunggal karena secara khusau belum ada di atur mengenai
pertanggungjawaban pelaku kecelakaan tunggal. Dalam hal pembaharuan
kecelakaan Tunggal perlu dikaji kembali bagi DPR dan Pemerintah Pusat atau yang
sering disebut sebagai Badsan Legislatif dsn Badan Eksekutif supaya lebih
memperhatikan muatan-muatan yang ada dalam UULAJ, serta masyarakat juga di
harapkan untuk lebih berhati-hati dalam berkendara.
Kata Kunci: Petanggungjawaban, Pidana, Kecelakaan, Tunggal