KEDUDUKAN TENAGA HARIAN LEPAS DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Instansi Pemerintahan membutuhkan tambahan pegawai, dan karena hal tersebut
terjadi adanya pengangkatan Tenaga Harian Lepas. Adanya pengangkatan Tenaga
Harian Lepas disebabkan telah dihapusnya ketentuan mengenai tenaga kerja
honorer sebagai pembantu dalam instansi pemerintahan. Hal ini sebagaimana
dengan untuk membantu serta melacarkan kegiatan birokrasi. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kedudukan Tenaga Harian Lepas dalam
hukum positif Indonesia ? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum Tenaga Harian
Lepas ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dilakukan
dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum yang
digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan, bahan hukum sekunder
berupa buku-buku dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1. Dengan berlakunya UU ASN
mempengaruhi kedudukan dan perlindungan hukum Tenaga Harian Lepas
sebagaimana dalam Pasal 6 UU ASN yang menyebutkan bahwa pegawai ASN
terdiri dari PNS dan PPPK sehingga secara otomatis kedudukan tenaga harian
lepas hilang. Sementara berdasarkan UU Ketenagakerjaan kedudukan tenaga
harian lepas sama dengan pekerja/buruh. Dalam hal ini ada perbedaan antara
tenaga harian lepas dan pekerja/buruh, sebagaimana yang dijelaskan pada UU
Ketenagakerjaan tersebut pekerja/buruh bekerja pada pengusaha sedangkan tenaga
harian lepas bekerja pada instansi pemerintah yang membutuhkan bukan
pengusaha. 2. Hak dan kewajiban Tenaga Harian Lepas yang berdasarkan
perjanjian kontrak kerja tidak sesuai dengan UU ASN, seperti tidak mendapatkan
fasilitas jaminan hari tua, tunjangan dan promosi sebagaimana layaknya ASN.
Kata Kunci : Tenaga Harian Lepas, Hukum Positif, Perlindungan Hukum