PERLINDUNGAN HUKUM HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan penggolongan
penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada Pemilihan
Umum. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan
metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa: (1).
Penggolongan penyandang disabilitas mental dalam menggunakan hak pilih pada
Pemilihan Umum dimana penyandang disabilitas mental bersifat kronik dan
episodik (kambuhan). Jika periode kambuhan terjadi di hari pemilu, khususnya
pada waktu pencoblosan, tentu tidak mungkin memaksakannya datang ke Tempat
Pemungutan Suara (TPS) untuk berpartisipasi memberikan suaranya. Adanya
surat rekomendasi yang dibutuhkan dari pihak yang berkompeten dalam hal ini
adalah dokter yang merawat si penyandang disabilitas mental tersebut sejatinya
dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu untuk tetap dapat
menjalankan proses pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER)
sehingga penyelenggara pemilu dapat mengakomodir semua masyarakat sebagai
warga negara tanpa terkecuali. (2) Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok
penyandang disabilitas mental terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS
ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang
disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta
menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan
rahasia.
Kata Kunci : Disabilitas, Perlindungan, Hukum.