HAL IKHWAL KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023) adalah
Peraturan Perundang-Undangan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo pada
tanggal 30 Desember tahun 2022, sebagai kepala negara Presiden diberikan hak untuk
menerbitkan Perpu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti yang termuat
dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Banyak pro dan Kontra yang timbul setelah penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja
khususnya terkait dengan ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk
mengetahui apakah Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah memenuhi
unsur hal ikhwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 UUD Tahun 1945
, dan 2) Untuk mengetahui apakah perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan
sudah sesuai dengan kondisi hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa,
pertama Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi parameter dapat dikatakannya negara
dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan Putusan MK Nomor
138/PUU-VII/2009. Kedua, perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020
melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dikatakan kondisi
hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan tidak memiliki perubahan yang signifikan.
Maka harus dilakukan peninjauan kembali mengenai konsep rumusan yang tertuang
dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan adanya aturan yang secara
resmi dan eksplisit mengatur mengenai hal ikhwal kegentingan yang memaksa ini.
Kata Kunci : Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa, Perpu, Cipta Kerja,
Ketenagakerjaan