KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KECAMATAN PONDOK KUBANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Lembaga yang berperan sebagai
salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dan sekaligus sebagai pengawas
kinerja Kepala Desa beserta dengan para perangkatnya, salah satunya ialah kinerja
yang berkaitan dengan keuangan desa dalam konteks ini dana desa yang merupakan
program pemerintah. Tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui dan
menggambarkan bagaimana kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dana desa dan 2) Untuk mengetahui
dan menggambarkan bagaimana pemahaman pengurus Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) mengenai mekanisme pengawasan dan perencanaan dana desa dalam
upaya pencegahan korupsi dana desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan
menggunakan penelitian hukum empiris. Kedudukan BPD disamping sebagai salah
satu unsur penyelenggara pemerintahan desa dan memperjuangkan aspirasi
masyarakat desa, mereka juga berperan sebagai lembaga pengawas kinerja Kepala
Desa dan Perangkatnya, tahap perencanaan dengan ikut membahas aspirasi
masyarakat bersama Kepala Desa, tahap pelaksanaan dengan meninjau langsung ke
lokasi kegiatan atau proyek, dan hingga tahap evaluasi apakah sudah sesuai atau
belum dengan kesepakatan serta pedoman yang ada, hal ini diharapkan mampu
mencegah korupsi dana desa. Pemahaman pengurus BPD mengenai mekanisme
pengawasan dan perencanaan dana desa ternyata masih tidak begitu baik, ini
ditunjukkan bahwa pengurus BPD tidak dapat menjelaskan dengan baik dan secara
rinci berdasarkan peraturan yang ada, penyebabnya ialah masih kurangnya
pembekalan dan pelatihan untuk memperluas pengetahuan serta wawasan pengurus
BPD. Sehingga menimbulkan kesan bahwa pengurus BPD selama ini mengetahui
tugas pokok dan fungsinya yang berkaitan dengan dana desa hanya sebatas garis
besarnya saja serta menjalankan tugas hanya sekedarnya saja, pelatihan dan
pembekalan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar mampu memberikan
pengetahuan dan wawasan dalam menjalankan tugasnya, serta membahas dan
menyepakati peraturan perundang-undangan seharusnya bukan menjadi hak, akan
tetapi menjadi tugas yang diharapkan pengurus BPD memiliki rasa tanggungjawab
dan memiliki kewajiban penuh dalam menjalankan tugasnya.
Kata kunci: Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Korupsi.