PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA JALAN TERHADAP KERUSAKAN DAN/ATAU MENGGANGGU FUNGSI JALAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tujuan pemerintah adalah mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang
aman, andal, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adanya kasus
kematian akibat kerusakan jalan, menunjukkan kurangnya pelayanan terhadap
masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kategori kerusakan
yang mengganggu fungsi jalan dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban
pidana penyelenggara jalan atas kerusakan yang mengganggu fungsi jalan dalam
perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian ini termasuk penelitian
normatif yang berpusat pada analisis deskriptif dengan tiga pendekatan yaitu:
pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data
hukum bersumber dari kepustakaan. Adapun metode analisis data menggunakan
analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu kerusakan jalan yang mengganggu
fungsi meliputi: retak, distorsi, cacat permukaan, pengausan, kegemukan dan
penurunan utilitas. Sedangkan hal-hal yang dapat mengganggu fungsi jalan yaitu:
parkir di bahu jalan, pendirian tenda yang menutup jalan, alih fungsi jalan dan
trotoar menjadi tempat berdagang serta demonstrasi. Bentuk pertanggungjawaban
dari penyelenggara jalan yang lalai akan kewajibanya yaitu pidana kurungan dan
pidana denda sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan.
Penyelenggara jalan seharusnya memahami bahwa mereka mempunyai
tanggungjawab untuk tidak membiarkan jalan rusak, yang dapat menyebabkan
terjadinya kecelakaan.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kerusakan Jalan, dan Peraturan
Perundang-undangan