PERLINDUNGAN TERHADAP MAKANAN KHAS KOTA BENGKULU “BAGAR HIU” SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

Perlindungan kekayaan intelektual komunal terhadap makanan khas Bagar Hiu,
dapat menjadikan makanan khas Bagar Hiu lebih pasti akan pelestarian dan
perlindungan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan yang dilakukan Pemerintah
Kota Bengkulu, masyarakat tradisional Bengkulu dan pelaku usaha makanan khas
Bengkulu terhadap makanan khas Bagar Hiu di Kota Bengkulu serta peran
Pemerintah Kota Bengkulu untuk melakukan pendaftaran makanan khas
Bengkulu “Bagar Hiu” sebagai kekayaan intelektual komunal. Jenis Penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan penelitian yaitu yuridis sosiologis. Data primer pada penelitian ini
menggunakan data hasil wawancara dari responden dan informan langsung,
adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bengkulu, Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu, Masyarakat
tradisional Bengkulu dan Pelaku usaha makanan khas Bengkulu. Hasil penelitian
menunjukan bahwa makanan khas Bagar Hiu memiliki nilai ekonomi yang tinggi
dan terdapat upaya-upaya perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan
Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bengkulu yaitu dengan cara mendaftarkan makanan khas Bagar Hiu sebagai
Warisan Budaya Takbenda di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi dan perlindungan yang dilakukan masyarakat tradisional serta pelaku
usaha makanan khas Bengkulu yaitu menjaga penggunaan bumbu dan cara
pengelolahan makanan Khas Bagar Hiu, namun pemerintah daerah dalam hal ini
Dinas Pariwisata Kota Bengkulu masih belum melakukan pendaftaran makanan
khas Bagar Hiu sebagai kekayaan intelektual komunal karena untuk menghindari
adanya kontradiksi antara perlindungan makanan khas Bagar Hiu dengan
perlindungan ikan Hiu.
Kata kunci : kekayaan intelektual komunal, perlindungan, makanan khas.